Pemprof Malut Menyusun APBD 2025, Ini Sejumlah Proyek Di Halsel

kawasiglobal.id HALSEL-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) untuk Tahun 2025 mulai menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk sejumlah proyek di Kabupaten Halmahera Selatan.

Hal itu disampaikan Samsuddin Abdul Kadir, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut ketika ditemui sejumlah awak media di acara Pasar Murah Ramdhan di Masjid Kesultanan pada Senin (17/03) sore tadi. Samsuddin bilang, terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Halmahera Selatan yang masuk dalam tanggung jawab Provinsi seperti pembangunan jalan dan lainnya telah disusun perencanaannya.

“Jadi memang kita saat ini kan memang telah menyusun APBD itu dengan posisi kita tahu bahwa ada beberapa mata anggaran yang masih menjadi kewajiban kepada Kabupaten/kota misalnya Dana Bagi Hasil (DBH),” ujar Samsuddin.

Selain DBH kata Samsuddin, ada juga pembangunan di Halmahera Selatan yang dibayar dalam posisi sebagai utang.

“Jalan-jalan seperti Multy Years kemarin itu juga belum kita selesaikan,” cakapnya.

Meski demikian, Samsuddin menjelaskan untuk APBD tahun anggaran saat ini juga pihaknya bakal melaksanakan giat pembangunan disampaikan melakukan pembayaran tagihan yang harus diselesaikan pada Kabupaten/kota.

Tetapi kita juga menyesuaikan dengan anggaran yang kita punya, gitu. Itu kita akan upayakan untuk selesaikan,” tukasnya.

Samsuddin juga menekankan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan saat ini seperti pembangunan infrastruktur melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bakal diperuntukkan juga pada pembangunan jalan di Gane.

“Kemarin kan karena DAK ada efesiensi sehingga dihapuskan, mungkin semua sudah tahu itu. Karena memang anggaran DAK nya harus dipangkas sehingga kita terpaksa harus melakukan pemangkasan,” timpalnya.

Selain itu lanjut Sekprov, untuk pembangunan selanjutnya tentu pihaknya membutuhkan koordinasi dengan setiap Kabupaten/kota.

“Maka, akan dilaksanakan Musrembang diakhir Bulan April, kita akan bicarakan terkait dengan atas instruksi Ibu Gubernur untuk bagaimana kita bereskan terkait dengan ruas jalan yang menjadi kewenangan-kewenangan Kabupaten dan provinsi,” jelasnya.

Intinya bahwa, Pemerintah Provinsi pasti selalu berupaya membagikan terobosan pembangunan atau upaya-upaya pembangunan ke daerah-daerah secara adil dan sesuai kebutuhan yang tidak mendesak,” tambah Samsuddin Abdul Kadir.

Ditanya soal rincian dari sejumlah proyek pembangunan yang sudah direncanakan itu, Samsuddin mengakui tidak hafal satu persatu.

“Kalau rinciannya tentu saja saya tidak hafal karena kita punya APBD yang cukup besar. Tetapi yang intinya besar-besarnya saya tahu bahwa, dari sekitar 3,4 Triliun APBD kita itu kan diposisi belanja pegawai saja sudah 1 Triliun lebih. Kemudian juga ada anggaran yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan bermasyarakat seperti yang saat ini telah berjalan seperti pasar murah dan sebagainya,” tutup Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir.(ay/red)