kawasiglobal.id HALSEL – Dugaan penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Halmahera Selatan kembali mencuat. Sejumlah laporan mengungkapkan bahwa anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan desa justru diselewengkan, memicu polemik di tengah masyarakat.
Minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang memicu berbagai dugaan penyimpangan tersebut. Banyak kasus menunjukkan bahwa dana desa tidak dikelola secara akuntabel, sementara mekanisme pengawasan dari pemerintah daerah dinilai masih kurang efektif.
Jurnalis dan praktisi kebijakan publik, Iswan Ahmad, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.
“Tanpa pengawasan yang jelas dan sanksi tegas bagi pelanggar, dana desa akan terus menjadi sumber konflik dan kepentingan segelintir pihak. Seharusnya, anggaran ini menjadi instrumen pembangunan yang transparan dan berdampak nyata bagi masyarakat desa,” ujar Iswan Ahmad.
Ia juga menyoroti peran pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukannya. Menurutnya, regulasi yang lebih spesifik dan mengikat perlu diterapkan, termasuk kewajiban audit berkala serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif.
Selain itu, Iswan Ahmad menekankan perlunya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa.
“Masyarakat harus diberikan akses penuh terhadap informasi penggunaan anggaran desa. Transparansi harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana desa agar tidak ada ruang bagi praktik korupsi,” tambahnya.
Jika tidak ada langkah konkret, dikhawatirkan penyalahgunaan dana desa akan terus berulang dan menghambat pembangunan di Halmahera Selatan. Pemerintah daerah didesak untuk segera mengambil tindakan tegas guna memastikan dana desa benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. (ay/red)