kawasiglobal.id HALSEL – 17 Juni 2025Fraksi Perjuangan-Demokrat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menyoroti lemahnya tata kelola pemerintahan desa dan keuangan desa dalam Sidang Paripurna DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Perjuangan-Demokrat mengungkapkan keprihatinan terhadap masih buruknya pengelolaan dana desa yang menimbulkan berbagai polemik di tingkat masyarakat. “Kami berharap adanya ketegasan dan keseriusan pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan pembimbingan terhadap pengelolaan dana desa agar lebih transparan dan akuntabel,” ungkap Haryadi dalam pembacaan pandangan umum fraksi
Disebutkan, meski realisasi Dana Desa tahun 2024 mencapai 102,93%—naik 2,26% dari tahun sebelumnya—namun keberhasilan tersebut tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Saat ini tercatat sebanyak 184 dari total 249 desa di Halmahera Selatan masih berkategori tertinggal dan sangat tertinggal, atau sebesar 73,90 persen. “Ini angka yang besar dan ironis di tengah tingginya alokasi dana desa selama ini. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Haryadi.
Fraksi juga menyoroti sejumlah persoalan lain, termasuk penyalahgunaan dana desa, lemahnya tata kelola keuangan desa, serta kurangnya pembinaan dan kontrol pemerintah daerah terhadap aparatur desa. Untuk itu, Fraksi Perjuangan-Demokrat mendesak adanya reformasi sistemik dan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan desa, termasuk peningkatan kapasitas aparatur desa serta penertiban administrasi dan aset.
Lebih lanjut, Fraksi meminta agar Pemkab Halsel menindaklanjuti berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait belanja hibah, perjalanan dinas, hingga ketidaksesuaian spesifikasi proyek yang dinilai merugikan daerah. “Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan, termasuk di tingkat desa, masih belum optimal dan memerlukan evaluasi mendalam,” tandasnya.
Dalam penutup pandangan umum tersebut, Fraksi Perjuangan-Demokrat menyatakan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, sembari menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk membenahi berbagai persoalan yang telah diungkapkan dalam forum tersebut.(red)