kawasiglobal.id HALSEL, 7 Mei 2025- Aksi damai yang digelar oleh Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) bersama warga Pulau Makian di depan Kantor Bupati Halmahera Selatan berujung ricuh. Ketua DPC GPM Halmahera Selatan, Harmain Rusli, dan Ketua DPD GPM Maluku Utara, Hartono Halik, dilaporkan menjadi korban pengeroyokan oleh oknum anggota Satpol PP dan aparat kepolisian.
Insiden terjadi saat massa melakukan demonstrasi menuntut pertanggungjawaban atas proyek pembangunan Jalan Lintas Pulau Makian senilai Rp7,8 miliar yang mangkrak. Proyek tersebut diketahui bersumber dari APBD 2023 dan hingga kini belum rampung, meski masa kontraknya telah berakhir pada Desember 2024. Dugaan adanya gratifikasi dalam proses tender proyek juga ikut mencuat ke permukaan.
“Ini bukan sekadar soal proyek. Ini soal kekerasan terhadap hak rakyat untuk menyampaikan pendapat. Aparat telah berubah menjadi alat represi,” ujar aktivis lokal, Bug Ibnu.
Ketua DPD GPM Maluku Utara, Hartono Halik, mengecam keras tindakan kekerasan yang terjadi dan menyebutnya sebagai “pembantaian terhadap suara rakyat.” Ia menuntut pengusutan tuntas terhadap pelaku kekerasan serta evaluasi menyeluruh terhadap proyek Jalan Lintas Pulau Makian, termasuk pemeriksaan terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK), Kepala Dinas PUPR, dan pihak kontraktor.
“Kami menuntut proses hukum yang adil dan transparan. Negara tidak boleh diam saat rakyat dipukuli karena menyuarakan keadilan,” tegas Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli.
GPM menegaskan siap menggelar aksi lanjutan dan memboikot aktivitas di Kantor Bupati Halmahera Selatan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.(ay/red)