kawasiglobal.id HALSEL-Proses pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Loid, Kecamatan Bacan Barat Utara, Halmahera Selatan, menuai sorotan. Pasalnya, kegiatan strategis tersebut diduga tidak melibatkan masyarakat secara luas, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok perempuan.
Salah satu warga Desa Loid yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekesalannya atas proses Musdes yang dinilai tertutup dan hanya melibatkan segelintir orang. Padahal, Musdes merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan desa yang seharusnya terbuka dan partisipatif.
“Kami baru tahu setelah kegiatan Musdes selesai. Tidak ada pemberitahuan resmi ke masyarakat. Padahal itu menyangkut program dan anggaran desa yang seharusnya diketahui dan disepakati bersama,” ungkapnya, Kamis (10/4/2025).
Menurutnya, minimnya partisipasi warga dalam Musdes dikhawatirkan akan berimbas pada penyusunan program yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Berdasarkan ketentuan, musdes Harus Partisipatif Mengacu pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Musdes merupakan forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
Dalam Pasal 31 ayat (1) regulasi tersebut disebutkan bahwa “Musyawarah Desa dilaksanakan oleh BPD dengan melibatkan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa.” Artinya, kehadiran masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan bagian esensial dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Praktik Musdes yang tertutup dan tidak transparan jelas bertentangan dengan prinsip partisipasi masyarakat yang dijamin dalam regulasi tersebut. Hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.
Warga berharap agar Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Musdes di Desa Loid, Kecamatan Bacan Barat Utara.
“Kami ingin ada transparansi dan keterlibatan semua unsur masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa. Jangan sampai warga hanya jadi penonton, padahal anggaran dan program menyasar kebutuhan mereka,“_ tegas sumber tersebut.(red)