kawasiglibal.id HALSEL, 27 Mei 2025 – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berhasil membukukan pendapatan daerah sebesar Rp1,85 triliun pada tahun anggaran 2023, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dirilis pada 27 Mei 2024. Capaian ini bahkan melampaui target PAD hingga 106,88%, terutama dari sektor pajak daerah.
Namun, di balik angka tersebut, sejumlah catatan penting mengemuka dan patut menjadi perhatian publik.Salah satu sinyal peringatan paling mencolok adalah tingkat serapan belanja daerah yang hanya mencapai sekitar 93,06% untuk belanja operasi.
Meski ada kenaikan surplus hingga Rp507 miliar dalam Laporan Operasional, kenyataan bahwa efisiensi belanja sosial, subsidi, hingga belanja hibah tetap tidak optimal menunjukkan masalah dalam perencanaan dan eksekusi anggaran.
Lebih lanjut, belanja bantuan sosial dan belanja hibah meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya (bantuan sosial naik 77,58%, hibah naik 42,89%), namun belum disertai dengan laporan kinerja dan dampak yang transparan kepada publik. Hal ini rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek, khususnya menjelang tahun pemilu lokal.
Pemerintah Kabupaten juga mencatat penurunan kas bersih senilai Rp49 miliar, turun drastis dari tahun 2022. Penyebab utamanya adalah beban belanja modal yang besar, termasuk pengeluaran belanja infrastruktur jalan, gedung, dan penyertaan modal. Ironisnya, tidak seluruh proyek menunjukkan manfaat langsung bagi masyarakat, sementara utang jangka pendek justru mengalami lonjakan tajam hingga empat kali lipat.
Lebih krusial lagi, dalam laporan neraca, terdapat peningkatan tajam pada piutang transfer antar pemerintah daerah, dari Rp42 miliar menjadi Rp104 miliar—naik lebih dari dua kali lipat. Hal ini mengindikasikan pengelolaan arus kas antar institusi yang kurang optimal, yang jika tidak segera diperbaiki bisa berujung pada krisis likuiditas.
Sementara itu, laporan menyebutkan bahwa pengawasan internal dan review oleh Inspektorat telah dilakukan.
Namun, evaluasi kinerja terhadap output belanja dan hasil pembangunan tidak terlihat secara eksplisit dalam laporan. Ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah peningkatan belanja benar-benar selaras dengan peningkatan kualitas pelayanan publik?
Angka-angka dalam laporan keuangan Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2023 memang menunjukkan pertumbuhan, namun pertumbuhan tanpa tata kelola yang kuat hanya akan melahirkan ketimpangan dan pemborosan anggaran.
Sudah saatnya pemerintah daerah tidak hanya mengejar opini wajar dari BPK, tetapi juga menunjukkan akuntabilitas dan transparansi yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.(red)