kawasiglobal.id Halsel, 18 Juni 2025 – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dihadapkan pada berbagai persoalan mendesak yang melilit sejumlah desa di wilayahnya. Mulai dari infrastruktur dasar yang belum memadai, tatakelolah keuangan desa, hingga pelayanan publik yang belum merata, menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan berkeadilan.
Sejumlah laporan dan sorotan publik menunjukkan bahwa desa-desa di Halmahera Selatan masih dihadapkan pada kondisi jalan rusak, akses air bersih terbatas, jaringan listrik yang belum menjangkau seluruh wilayah, serta minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini menjadi ironi di tengah geliat pembangunan dan alokasi Dana Desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Di sisi lain, persoalan tata kelola pemerintahan desa juga menjadi perhatian. Masih banyak desa yang mengalami keterlambatan pencairan Dana Desa, lemahnya perencanaan pembangunan, serta dugaan penyalahgunaan anggaran oleh aparat desa. Beberapa desa bahkan mengalami kekosongan kepala desa definitif karena proses pemilihan yang tertunda.Kesejahteraan aparatur desa pun tak luput dari sorotan. Banyak perangkat desa mengeluhkan honorarium yang tak kunjung dibayarkan, serta minimnya pelatihan peningkatan kapasitas dalam menjalankan pemerintahan desa yang efektif dan partisipatif.
Bupati Halmahera Selatan dalam beberapa kebijakannya berkomitmen menyelesaikan problem desa dengan mengeluar perturan bupati komitmen untuk mempercepat transformasi desa melalui program prioritas daerah. Pemerintah juga disebut tengah menyusun strategi penanganan pembangunan desa yang adaptif dan berkelanjutan.
Namun, beberapat pengamat kebijakan publik menilai bahwa solusi atas segudang masalah desa tidak cukup hanya dengan komitmen normatif. Tetapi yang dibutuhkan adalah reformasi tata kelola desa, distribusi anggaran yang adil, serta penguatan kontrol sosial dan partisipasi masyarakat akar rumput.
Seiring tantangan yang kian nyata, perbaikan kondisi desa di Halmahera Selatan kini menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah daerah. Masa depan pembangunan daerah ini sangat ditentukan oleh sejauh mana desa-desa mampu bangkit sebagai pilar utama pembangunan dari bawah. Pemerintah dituntut tidak hanya hadir, tetapi juga benar-benar bekerja untuk menjawab jeritan rakyat di kampung-kampung.(red)